STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR KESEHATAN

HARTINI, SRI (2017) STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG KADAR ALKOHOL YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR KESEHATAN. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview

Text SRI HARTINI (13150067).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Makanan dan Minuman yang Mengandung Kadar Alkohol yang Tidak Sesuai dengan Standar Kesehatan. Masalah ini diangkat dari maraknya produk-produk yang mengandung kadar alkohol, yang terdapat pada makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Dengan timbulnya masalah tersebut, membuat penulis terutama umat Islam menjadi bingung dalam menggunakan produk tersebut, apakah hukumnya haram atau halal atau adakah sanksi bagi penggunanya. Kajian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukun studi kepustakaan (library research), jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang di bahas. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwasanya di dalam Hukum Positif belum ada aturan yang secara khusus yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan, melainkan aturan yang sifatnya umum yang mengenai sanksi pidana bagi pengguna, pengedar dan penjual alkohol yang terdapat dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undanga Hukum Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Sanksi pidananya berupa sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok berupa pidana penjara, dan denda, sedangkan sanksi pidana tambahannya berupa mencabutan hak atau izin suatu perusahaan dan lain sebagainya. Adapun di dalam Hukum Pidana Islam, sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan tersebut apabila menyebabkan mabuk dijatuhi sanksi dera, sanksi ta‟zir dan sanksi qishas. Namun, apabila tidak menyebabkan mabuk tetapi menimbulkan mudharat, maka dijatuhi sanksi ta‟zir. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa yang membedakan anatar Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku makanan dan minuman yang mengandung kadar alkohol yang tidak sesuai dengan standar kesehatan ialah sanksi dan pelaksanaannya yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan, tentunya kedua hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Actions (login required)

View Item