TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN PADA PASAL 4 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

DAMAR WULAN, Damar (2018) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PENETAPAN TARIF UANG TEBUSAN PADA PASAL 4 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY). Diploma thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

Preview

Text FULL BAB SKRIPSI DAMAR WULAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Damar Wulan, Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Uang Tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Berdasarkan data disimpulkan bahwa Dari uraian-uraian yang disajikan terdapat berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Pengampunan pajak atau Tax Amnesty adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan Pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periodeperiode sebelumnya. Penetapan tarif uang tebusan pada Pasal 4 undangundang Tax Amnesty berdasarkan tata aturan.

Actions (login required)

View Item