PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (Skripsi)

Rahhayu, Fitri (2016) PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENGAWASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (Skripsi). Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

Preview

Text Fitri Rahhayu_AdaSKI.pdf Download (476kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mengawasi Penyelenggara Pelayanan Publik. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus lapangan yaitu berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Masalah yang di teliti dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik dan apa saja faktor penghambat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Adapun latar belakang peneliti mengangkat judul ini di latarbelakangi oleh pelaksanaan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik yang belum efektif di karenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lembaga Ombudsman dan masih adanya penundaan dalam menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat. Sumber data yang di kumpulkan merupakan data primer yang di dapat langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara terhadap responden dan data sekunder yang di dapat dari luar data primer yaitu sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian seperti dokumen, majalah, dan arsip resmi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman yaitu pertama, reduksi data adalah merangkum atau memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal penting, kemudian di cari tema dan polanya. Kedua, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan bahwa peran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel telah berjalan sebagaimana yang di atur oleh pemerintah pusat seperti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, melaksanakan kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, menjalin kerja sama antar lembaga, menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat, melakukan investigasi dan terakhir melakukan rekomendasi. Adapun faktor yang menjadi penghambat Ombudsman RI Perwakilan Sumsel dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik yaitu sumber daya manusia Ombudsman RI Perwakilan Sumsel yang sangat terbatas, minimnya anggaran Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, masyarakat yang kurang pro-aktif terhadap lembaga Ombudsman yang tergolong baru berdiri di Sumsel, pemerintah yang kurang mematuhi rekomendasi dari Ombudsman.

Actions (login required)

View Item