HUKUM AUTOPSI FORENSIK MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG AUTOPSI JENAZAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 134

Firmansyah, Firmansyah (2019) HUKUM AUTOPSI FORENSIK MENURUT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG AUTOPSI JENAZAH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA PASAL 134. Diploma thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

Preview

Text FIRMANSYAH (13150022) PERBANDINGAN MAZHAB.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berupa Skripsi yang bermaksud menjelaskan Hukum Autopsi Forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 didasarkan dari persoalan adanya pro kontra terhadap terhadap hukum autopsi, untuk hal tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut (1). Apa hukum autopsi forensik menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 ? (2). Apa hukum autopsi forensik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 ? Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitiaan perpustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data Sekunder dan beberapa data dalam contoh kasus yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data akan dianalisis dengan metode deskriptif komperatif yaitu memberikan gambaran secara utuh dan jelas terhadap pokok masalah kemudian membandingkan hasil yang telah didapat. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 tahun 2009 bahwa hukum asalnya autopsi forensik ialah dilarang atau haram namun dalam keadaan darurat yang dibenarkan secara syar’ī maka dibolehkan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 134 bahwa dalam hal yang sangat mendesak dan merupakan keharusan autopsi boleh dilakukan demi kepentingan penegakkan hukum pada sidang pengadilan sebagai bukti bagi hakim yang dibuat oleh dokter dalam bentuk surat keterangan laporan pemeriksaan autopsi.

Actions (login required)

View Item