STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA

Muhammad Abid Bin Doll Kawaid, NIM. 1491500001 (2018) STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PENGELOLAAN ZAKAT WILAYAH PERSEKUTUAN MALAYSIA. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview

Text Muhammad Abid Bin Doll Kawaid (1491500001).pdf Download (942kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penyusunan skripsi ini untuk mengetahui tentang pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan pengelolaan zakat Wilayah Persekutuan Malaysia. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana serta apakah terdapat persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat menurut Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 dan Wilayah Persekutuan Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), karena data yang diambil dalam penelitian ini bersumberkan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 20011 bagi pengelolaan zakat Indonesia, dan untuk pengelolaan zakat Wilayah Persekutuan Malaysia bersumberkan Akta Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 dan Akta Kesalahan Jinayah Syariah (Wilayah- Wilayah Persekutuan) 1997, maka penelitian ini menggunakan analisis isi dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian skripsi ini, menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat Indonesia menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia. Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia, kedua-duanya mempunyai Undang- Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 bagi Indonesia, dan Akta Administrasi Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 bagi Wilayah Persekutuan Malaysia. Adanya aturan bagi siapa-siapa yang tidak menunaikan zakat. Dari segi perbedaannya, pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Indonesia adalah tanggung jawab lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), manakala pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia mempunyai dua lembaga, pertama yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) sebagai lembaga khusus yang berwenang dalam mengumpul dana zakat, kedua adalah baitulmal Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan Malaysia.

Actions (login required)

View Item