PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA MENURUT PUTUSAN PTUN PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Analisis Surat Putusan PTUN No 31/G/2012/PTUN-PLG)

AHMAD WARDANI, NIM. 14170009 (2018) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIFIKAT GANDA MENURUT PUTUSAN PTUN PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Analisis Surat Putusan PTUN No 31/G/2012/PTUN-PLG). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.

Preview	Text BAB I.pdf Download (457kB) | Preview
Preview	Text BAB KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN KARYA ILMIAH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Manusia hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah. Penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertipikat Ganda Menurut Putusan PTUN Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari‟ah (analisis surat putusan no. 31/G/2012/PTUN-PLG). Penelitian ini di latarbelakangi oleh adanya tupang tindih sertipikat dalam satu bidang tanah yang bisa merugikan nilai ekonomis dari tanah yang menjadi sengketa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda menurut Putusan PTUN No 31/G/2012/PTUN-PLG dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda menurut Putusan PTUN No. 31/G/2012/PTUN-PLG ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari‟ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertipikat ganda menurut surat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah bersertipikat ganda dalam penelaahan hukum ekonomi syari‟ah Sejalan dengan pertanyaaan penelitian, maka penelitian ini menggunakan analisis isi (content analisis). Maksudnya, penelitian akan menganalisis isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga didapatkan kejelasan status dan implikasi hukumnya atas sengketa tanah bersertifikat ganda. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai bukti-bukti yang telah disebutkan diatas yang diajukan oleh penggugat maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat, maka Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berupa objek sengketa dinyatakan dibatalkan dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertifikat objek sengketa. Persengketaan sertifikat ganda dalam islam tidak dibolehkan, karena didalamnya terdapat pelaksanaan jual beli yang tidak dibolehkan dalam islam yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang dapat merugikan orang lain. Kata kunci : Sertifikat Ganda, Hukum Ekonomi Syari‟ah

Actions (login required)

View Item