FIFE FRIS FAIP, NIM. 1531600082 (2019) TINJAUAN FIQH JINAYAH PADA PENETAPAN STATUS TERSANGKA TERHADAP DRIVER TRANSPORTASI ONLINE YANG MENGANGKUT NARKOTIKA TANPA UNSUR KESENGAJAAN. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
|
Text
Halaman Judul.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (436kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (224kB) | Preview |
|
|
Text
Lampiran- Lampiran..pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penerapan sanksi kurir narkotika merupakan salah satu bagian dari tindak kejahatan narkotika yang saat ini makin berkembang dan terus meningkat, kurir narkoba berasal dari kalangan yang ekonominya rendah baik itu laki-laki maupun perempuan, bahkan sekarang ini memanafaatkan aplikasi berbasis online seperti Go-jek online yamg dijadiakan sebagai kurir narkotika. Selain kurir yang di paksa untuk melakukan peredaran narkotika, banyak juga untuk menjadi kurir tidak mesti di paksa, bahkan ada penyalahgunaan narkotika memanfaatkan Go- jek online yang tanpa pengetahuannya dijadikan sebagai kurir. Adapun yang menjadi permasalahan dalam hal ini yaitu mengenai bagaimana kriteria penetapan status tersangka menurut hukum pidana di Indonesia bagi driver angkutan online yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap penetapan status tersangka pada driver angkutan online dalam tindak pidana narkotika tanpa unsur kesengajaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara membahas dokrin-dokrin, asas-asas ilmu hukum. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarkat. Dalam tulisan ini yaitu yang berkaitan dengan kurir narkotika. Peredaran gelap narkotika yang menjadikan kurir sebagai pengedarnya merupakan tindak pidana yang serius. Sanksi pidana terhadap kurir ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam hukum Islam pengaturan tentang narkotika termasuk dalam kategori jarimah ta’zir, dimana semua ketentuanya diserahkan kepada penguasa (ulil amri) yang dalam hal ini adalah Hakim. Kata Kunci: Tersangka, Driver, Narkotika
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | perpus perpus perpus |
Date Deposited: | 28 Mar 2019 02:15 |
Last Modified: | 28 Mar 2019 02:15 |
URI: | http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/3850 |
Actions (login required)
View Item |