TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH KARYAWAN YANG DI BAWAH STANDAR UPAH MINIMUM REGIONAL (STUDY KASUS CV EC-PRINT COMUNICCA PALEMBANG)

Iin Safitri, NIM. 14170076 (2019) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH KARYAWAN YANG DI BAWAH STANDAR UPAH MINIMUM REGIONAL (STUDY KASUS CV EC-PRINT COMUNICCA PALEMBANG). Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.

Preview	Text HALAMAN JUDUL.pdf Download (883kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text LAMPIRAN-LAMPIRAN KARYA ILMIAH.pdf Download (575kB) | Preview

Abstract

Manusia sebagai khalifaullah fi al-ardhi telah diajarkan untuk melakukan hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Karena pada dasarnya, manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai pemimpin di bumi, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling berinteraksi untuk memenuhi hajat hidup, kemajuan, keselarasan, dan keharmonisan serta perlindungan hidupnya sesuai perintah Allah SWT. Terdapat pada perusahaan CV Ec-Print comunnica Palembang, yang memberikan upah dibawah standar Upah minimum Regional, sehingga membuat karyawan mengeluh dengan upah yang di dapat. Dalam menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian empiris field research (lapangan) dengan menggunakan metode wawancara, penulis langsung kelapangan untuk melihat dan mewawancarai tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan CV Ec-Print Comunnica Palembang yang memberikan upah di bawah standar Upah minimum Regional. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, adapun analisis data dalam permasalahan ini digunakan deskriftif kualitatif dengan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah karyawan yang di bawah standar upah minimum regional (studi kasus CV Ec-Print Comunnica Palembang) bahwa upah yang diberikan belum memenuhi rukun ijarah. Rukun ijarah yang belum terpeuhi yaitu manfaat dari upah itu sendiri belum cukup terpenuhi selama satu bulan. Dan upah yang diberikan memang berbeda dengan perusahaan lain. berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan harusnya setiap perusahaan memberikan gaji/upah dengan standar UMR. Namun apabila perusahaan tersebut belum menerapkan, maka berdasarkan keputusan pasal 89 dapat di lakukan penangguhan. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Upah, Karyawan

Actions (login required)

View Item