SANKSI KEJAHATAN KORUPSI MENURUT (AKTA) UNDANG-UNDANG MALAYSIA 694 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH

Syaripah Aaisyah Fahimah, Saik Abdullah (2017) SANKSI KEJAHATAN KORUPSI MENURUT (AKTA) UNDANG-UNDANG MALAYSIA 694 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
SYARIPAH AAISYAH FATIMAH (12159029).pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://perpus.radenfatah.ac.id

Abstract

Skripsi yang berjudul sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang Malaysia 694 tahun 2009 dan fiqh jinayah. Permasalahan korupsi dialami dalam jangka waktu panjang di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk juga Indonesia dan Malaysia. Perilaku korupsi telah menjadi kebudayaan yang mengakar dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Masalah korupsi ini telah memberi efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi,sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek dilakukan sedangkan korupsi masih ada. Terlebih lagi akan jadi hilang selagi usaha untuk berjuang melawan dan memberhentikan korupsi yang merupakan suatu keperluan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Yang menjadi permasalahan Bagaimana sanksi yang dikenakan bagi kejahatan korupsi yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), karena data yang diambil dalam penelitian ini bersumber dari berbagai kitab, diantaranya buku Undang-Undang di Malaysia (Akta 694), yang menjelaskan tentang Undang-Undang Malaysia, dan buku-buku Fiqh Kontempore yang membahaskan tentang permasalahan ini. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Persamaannya berkaitan sanksi kejahatan korupsi, masing-masing memberikan penjelasan yang sama dari ketentuan hukum, adapun perbedaannya adalah dari sudut sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi, menurut Undang-Undang Malaysia, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi adalah hukuman denda yang mengikut budi bicara hakim, serta hukuman penjara, sedangkan Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku korupsi menurut Fiqh jinayah ini termasuk di dalam hukuman ta‟zir.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: perpus perpus perpus
Date Deposited: 10 Nov 2017 02:55
Last Modified: 10 Nov 2017 02:55
URI: http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/1462

Actions (login required)

View Item View Item