TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA KOPERASI RIMAU SAWIT SEJAHTERA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN

OKTA RITA, NIM. 14170131 (2018) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA KOPERASI RIMAU SAWIT SEJAHTERA KECAMATAN PULAU RIMAU KABUPATEN BANYUASIN. Diploma thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG.

Preview

Text OKTA RITA (14170131).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pemutusan Hubungan Kerja pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”, berdasarkan Permasalahan yang terjadi pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera yang diakibatkan oleh pemutusan hubungan kerja, yang tidak memberikan uang pesangon atau uang kompensasi terhadap karyawan. Hal ini tidak sejalan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan masalah ini peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pemutusan hubungan kerja pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research). Data dalam penelitian ini bersum ber dari data primer yaitu data yang diambil melalui penelitian lapangan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan pengurus anggota Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kabupaten Banyuasin.. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemutusan hubungan kerja pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin ini telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena sudah adalah perjanjian tertulis (Al- Ijarah), tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan peraturan yang ditulis di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Koperasi.

Actions (login required)

View Item