PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG (Skripsi)

Rengga, Rengga (2016) PENYELESAIAN SENGKETA HADHANAH SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG (Skripsi). Other thesis, UIN Raden Fatah Palembang.

Preview	Text BAB I.pdf Download (84kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text BAB V.pdf Download (18kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul Penyelesaian Sengketa Hadhanah Sebagai Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah dan mempunyai tujuan agar bisa membina rumah tangga yang baik, namun tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Sehingga harus menempuh cara lain yakni diputuskan dengan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan pernikahan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Dalam perkara ini akan menyebabkan sengketa hadhanah, karena setelah terjadinya perceraian akan terjadi masalah pemeliharaan anak. Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, Bagaimana Sikap Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terhadap perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg. Bagaimana penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Sikap Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terhadap perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Penelitian ini dilakukan penulis di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, dengan menggunakan metode penelitian lapangan, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriftif kualitatif yang kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kelas IA Palembang terhadap perkara No.0804/Pdt.G/2014/PA.Plg menetapkan hak asuh anak kepada ibu kandungnya (penggugat) dan menghukum ayah kandung (Tergugat) untuk membayar nafkah anak tersebut senilai Rp500.000,- per bulan . Dalam hal penyelesaian hadhanah di Pengadilan Agama mengenai dasar hukumnya yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam pasal 105 a yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan pasal tersebut maka hak asuh anak kembali kepada ibu. Didalam hukum Islam juga hak asuh anak kembali kepada ibu apabila anak tersebut belum berusia 12 tahun, karena ibu pada dasarnya memiliki sifat sabar, lembut, waktu yang cukup untuk mengasuh, dan lebih menyayangi serta cinta pada anaknya. Dan yang lebih jelasnya karena ibu telah memenuhi persyaratan hadhanah. pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.

Actions (login required)

View Item